Surveilans Respon

Bu Hasna, Pusdatin

(1) Rencana pengembangan MSPK dengan Menkes, kerjasama dengan pihak akademisi untuk membuat naskah akademik.

(2) Untuk peningkatan SDM, perlu ada usulan yang baku minimal untuk pelatihan peningkatan kemampuan petugas mengenai lamanya waktu yang harus ditempuh sampai bisa melaksanakan.

(3) Menurut SK Menkes mengenai perubahan organisasi, sudah keluar mengenai Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi. Yang perlu dibahas kemudian adalah mengenai tata hubungan kerja dengan mengintegrasikan dari semua unit – unit.

Ibu Rohani, SubDit Arbovirosis

(1) Usulan Surveilans pada level pusat

(2) Metode pengambilan data yang lebih baik karena selama ini data yang didapatkan SubDit Arbovirosis didapatkan dari Dinkes Prop, Dinkes Prop dari Dinkes Kab/Kota, Dinkes Kab/Kota dari Rumah Sakit.

(3) Pusat surveilans nantinya mengumpulkan semua program untuk mengetahui data apa yang diperlukan.

(4) Kejelasan tupoksi pusat surveilans terutama mengenai cara pusat surveilans mendapatkan data – data.

Pak Marolo, SubDit Diare

(1) Selama ini data collecting masih berjalan sendiri – sendiri. Masih ada ego program, sehingga dengan adanya Pusat Surveilans bisa menghilangkan ego program.

(2) Perhatian terhadap SDM di pusat.

Ibu Isnaini, DitJen Yanfar dan Alkes

(1) Struktur dari pusat surveilans harus jelas, apakah dimasing – masing program tetap ada surveilans yang kedepannya bisa disatukan dengan indikator yang jelas sehingga tidak ada lagi kesimpangsiuran data – data yang ada di lapangan.

Pak Suwandi, Dinkes Jateng

(1) Perlunya kajian rutin membahas struktur dan fungsi surveilans epidemiologi

(2) Perlu mengembangkan sistem surveilans hingga level Puskesmas.

(3) Menghidupkan fungsi surveilans pada pusat data, paling tidak sudah mencoba untuk mengakurasikan data disesuaikan dengan indikator

(4) indikator untuk kemudian di analisis, dan dikembalikan pada pemegang program. Setelah itu dilihat respon – respon selanjutnya yang didasari pada data yang ada.

Pak Lutfan, SIMKES FK UGM

(1) Harapannya akan ada forum – forum selanjutnya yang melibatkan lebih banyak pihak terkait.

(2) Pembuatan media yang lebih fleksible yang tidak mengharuskan tatap muka, seperti mailing list, dari Depkes maupun Institusi pendidikan.

(3) Perlunya pemahaman mengenai pentingnya data, dan penggunaannya, karena selama ini yang terjadi hanya mengumpulkan dan melaporkan data -data. Juga mengenai pemanfaatan data – data yang sudah dikumpulkan.

(4) Segera dimuai penggunaan dan pemanfaatan data yang akan semakin baik seiring berjalannya waktu dengan terus memanfaatkan data – data tersebut.

Pak Sutjipto, PMPK FK UGM

(1) Forum serupa yang difasilitasi Depkes dengan mengundang teman-teman di daerah. Bila strukturnya sudah resmi, ada pelatihan berjenjang, mengenai fungsi pokok

Pak Rossi, PMPK FK UGM

(1) Kelompok jabfung diintegrasikan ke dalam seksi – seksi, pola maksimum 4 subdin, pola minimum 3 subdin, dan ada satu subdin struktural, sehingga bisa membantu mensupervisi sarana pelayanan kesehatan perorangan, karena kalau langsung dari Kadinkes maka rentang organisasinya terlalu lebar. Kepala dinas dibantu untuk mensupervisi subdin subdin fungsional, sedangkan lainnya subdin yang isinya jabfung adalah tenaga ahli, untuk menghindari pertentangan antar program.

(2) Jabatan Struktural berwenang memberikan instruksi, jabatan fungsional memberikan saran dan untuk memotivasi jabfung maka perlu ada instentif fungsional.

(3) Surveilans tidak membutuhkan biaya karena merupakan pekerjaan sehari – hari (mendeteksi kasus), dan yang perlu biaya adalah untuk konfirmasi lab, dan peralatan pada saat awal.

(4) Proses seleksi mahasiswa FETP agar diperhatikan, komitmen dengan Kepala Dinas. Juga mengenai regenerasi kepada tenaga – tenaga muda. Melibatkan tenaga – tenaga diluar dengan membentuk konsorsium, sehingga bisa bekerja bersama.

Pak Haripurnomo, FETP FK UGM

(1) Sebagai komponen dari FETP, komitmen untuk lulusan FETP tidak dibatasi dari segi struktur, kebutuhan akan epidemiologist masih belum bisa dicapai oleh lulusan FETP Indonesia, karena masih banyak yang berkarir di luar jabfung.

(2) Tugas menghasilkan lulusan dengan standar mutu yang baik sesuai internasional cukup berat, karena ada problem SDM, perlu ada inisiatif untuk mengajak Universitas – Universitas untuk membentuk FETP – FETP lain.

(3) FETP dengan kurikulum 25% di kampus dan 75% di lapangan.

(4) Pertukaran pengajar antar Universitas, sehingga ada pemerataan.

(5) Memperbaiki sistem pembiayaan mahasiswa FETP

Resume Usulan:

(1) Memperbaiki Sistem Surveilans - Respons dengan memperbaiki budaya penggunaan data dan informasi untuk pengambilan keputusan pada semua level administrasi baik di Pusat maupun di daerah dengan melibatkan lintas sektoral.

(2) Mengadvokasi Pemkab/Kota mengenai sistem ketatanegaraan dengan Depdagri mengenai kewajiban penyediaan Standar Pelayanan Minimal.

(3) Memfasilitasi pembuatan media yang fleksible yang tidak mengharuskan tatap muka, seperti mailing list, dari Depkes maupun Institusi pendidikan.

Penyediaan SDM
(1) Meningkatkan kapasitas SDM Surveilans – Respons dengan mengadakan pelatihan untuk peningkatan kemampuan dan memperjelas tupoksi jabatan fungsional dan jabatan struktural.

(2)Proses seleksi mahasiswa FETP lebih diperhatikan dengan membuat komitmen bersama daerah.

(3) Mempercepat regenerasi tenaga – tenaga muda

(4) Melibatkan konsorsium untuk bekerja bersama sehingga bisa terjadi pertukaran pengajar antar Universitas, dan ada pemerataan.

(5) Memperbaiki sistem pembiayaan mahasiswa FETP