Surveilans Respon

Kebijakan Surveilans-Respons dan Sistem Informatika Kesehatan
di Pusat dan Daerah dalam era desentralisasi

Diterbitkan oleh Pusat manajemen Pelayanan Kesehatan Kesehatan FK UGM

Topik Kebijakan
Kebijakan Surveilans-Respons dan Sistem Informatika di Pusat dan Daerah dalam era desentralisasi.

Objek Kebijakan:
Fungsi pokok dan pendukung dalam pengembangan sistem Surveilans-Respons.
Struktur organisasi yang mengikuti fungsi.
Penyediaan dan pemerataan Sumber Daya Manusia Unit Pendukung Surveilans Epidemiologi.

Konteks Saran Kebijakan:
Penguatan Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi di Pusat dan Balai Surveilans, Data, dan Informatika Kesehatan.

Dasar Hukum Kebijakan:
Kepmenkes No. 1116 Tahun 2003, PP 38 dan PP 41 tahun 2007 , dan Kepmenkes No. 267 Tahun 2008.

PENGANTAR

Surveilans merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memantau distribusi penyakit dan mengevaluasi status kesehatan suatu populasi, dimulai dari kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan intrepretasi data yang dilaksanakan secara  berkelanjutan,  yang terkait dengan respons segera maupun terencana. Surveilans harus disertai dengan keputusan sebagai respon sehingga topik kebijakannya disebut sebagai surveilans-respons.

Situasi Indonesia
Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan FK selama tahun 2006  sd 2009 memberikan hasil sebagai berikut:

• Surveilans di Indonesia belum berjalan dengan baik, walaupun menjadi strategi nasional.
• Di daerah, kegiatan surveilans tidak berjalan efektif. Di 6 propinsi yang diteliti, APBD untuk kegiatan surveilans boleh dikatakan mendekati nol persen dari total APBD Kesehatan.
• Surveilans lebih banyak dilakukan oleh pemerintah pusat melalui program yang cenderung vertikal.
• Data surveilans yang diminta pemerintah pusat dikirim langsung ke Jakarta tanpa analisis di daerah.
• Belum ada penggunaan data surveilans secara efektif di daerah sehingga tidak ada respon berupa pengambilan keputusan yang yang adekuat.
• Akibatnya respon di daerah untuk pencegahan penyakit yang bersifat determinan sosial jarang dilakukan.

Pada tahun 2007 dan 2008, penelitian PMPK UGM merekomendasikan kebijakan bahwa Surveilans harus diintegrasikan dengan kegiatan respons terencana dan segera. Disamping itu diusulkan agar ada Unit Pendukung Surveilans Pusat dan Daerah.

Konteks Kebijakan:

• Kepmenkes No. 1116 Tahun 2003, mengamanatkan pembentukan tukan  surveilans dan unit pelaksana teknis surveilans, serta pembentukan jejaring surveilans di antara unit – unit tersebut.
• Adanya PP 38 dan PP 41 tahun 2007 yang mengatur mengenai peran pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten telah memperkuat fungsi surveilans.
• PP ini ditindaklanjuti oleh DepKes dengan Kepmenkes No. 267 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten dimungkinkan untuk membentuk Balai Surveilans, Data dan Informatika Kesehatan yang diharapkan dapat memberikan informasi epidemiologis yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan.
• Di daerah diharapkan Unit ini dapat  memaksimalkan penggunaan data surveilans untuk menghasilkan respons yang tepat oleh pemerintah daerah dan pusat, menyatukan pengelolaan data analisis kegiatan surveilans yang selama ini terpisah–pisah dan cenderung lebih banyak ke arah pencegahan tersier daripada sekunder – primer.
• Sementara itu baru-baru ini di pusat, Departemen Kesehatan telah membentuk Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi.

Perdebatan Kebijakan
Muncul kekhawatiran di pusat dan daerah apabila Pusat Surveilans Nasional maupun Unit Pendukung Surveilans di daerah terbentuk maka kewenangan kegiatan surveilans di berbagai DitJen DepKes dan berbagai Bidang di Dinas Kesehatan diambil alih oleh Unit Pendukung Surveilans. Pendapat yang kontra terhadap kebijakan ini khawatir bahwa pembentukan unit pendukung surveilans ini akan mengambil alih kegiatan surveilans dari unit lainnya.

Apakah  hal ini benar?
Policy Brief edisi ini akan membahasnya.