Surveilans Respon

KAJIAN AKADEMIK

Fungsi Pokok dan Pendukung Pengembangan Sistem Surveilans-Respons
Pada tahun 2007 dan 2008, penelitian PMPK merekomendasikan kebijakan bahwa Surveilans harus digabungkan dengan kegiatan respons

Rekomendasi tersebut berdasarkan kerangka konsep WHO dimana kegiatan pengumpulan, analisis dan intrepetasi data dilakukan secara terus – menerus dan sistematis untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tindakan kesehatan masyarakat.

Gambar di atas menunjukkan hubungan bahwa kegiatan surveilans banyak, dan ada hubungan antara surveilans dan respon.Respons segera dilakukan dengan re-alokasi Sumber Daya berdasarkan distribusi manusia, lingkungan dan penyebab penyakit yang disesuaikan menurut tempat, waktu dan ciri-ciri penduduk.

Respons terencana berupa: (1) alokasi Sumber Daya berdasarkan angka - angka kematian, kecacatan, kesakitan dan resiko tinggi; (2) advokasi terhadap Pemerintah Daerah, Bappeda, DPRD, dan lintas sektor  terkait dalam pengerahan Sumber Daya, pembuatan Perda, dan menjalankan fungsi koordinasi; (3) advokasi Dinas Kesehatan Propinsi untuk menjalankan fungsi Bimbingan Teknis, penyediaan sumber daya dan regulasi; (4) advokasi Depkes untuk pembuatan kebijakan, prosedur ketetapan (protap) dan pengerahan sumber daya.

Struktur organisasi yang mengikuti fungsi – fungsi pokok dan pengembangan sistem Surveilans–Respons

Dalam koordinasi nasional pengendalian penyakit, dengan model ini Depkes diharapkan berperan sebagai pembuat kebijakan dan prosedur tetap yang berlaku nasional, melakukan analisis data surveilans nasional, dan berhubungan dengan luar negeri. Sementara itu Dinkes Propinsi berperan menyediakan bimbingan teknis terhadap Dinkes Kabupaten/Kota yang menjadi pelaksana kegiatan pengendalian penyakit, dan melakukan surveilans level propinsi. Sementara itu kegiatan praktis surveilans di daerah banyak dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dengan dukungan berbagai UPT Pusat.

Pembentukan struktur organisasi sistem Surveilans-Respons yang didasarkan pada kerangka konsep WHO dimaksudkan agar kegiatan Surveilans-Respons yang dijalankan mampu mencerminkan fungsi – fungsi pokok pengembangan sistem Surveilans-Respons yang disesuaikan dengan kebutuhan di Daerah sebagai pelaksana di lapangan.

Tabel di bawah ini menunjukkan kegiatan-kegiatan surveilans yang dilakukan oleh berbagai pihak, individu ataupun organisasi.

Dengan menggunakan model tersebut maka kegiatan surveilans respons sangat luas dan berbentuk jaringan. Kegiatan surveilans respons tidak dilakukan oleh sebuah lembaga saja. Unit pendukung surveilans di daerah, dalam bentuk Balai ataupun Pusat Data dan Surveilans di pusat lebih berfungsi sebagai pendukung dan motor penggerak surveilans.

TANGGAPAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMBENTUKAN Balai Data, Surveilans, dan Informatika Kesehatan serta Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi

Dengan menggunakan model ini maka tidak benar bahwa Unit Pendukung Surveilans di pusat dan daerah akan mengambil alih seluruh kegiatan Surveilans –Respons.
Dengan demikian menurut pendapat kami, adanya Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi di Pusat dan Balai Data, Surveilans, dan Informatika Kesehatan merupakan kebijakan yang tepat.

REKOMENDASI

Usulan Pengembangan Sistem Surveilans-Respons:
Kebijakan Pusat dan daerah:

• Mengembangkan Balai Data, Surveilans, dan Informatika Kesehatan sesuai dengan Kepmenkes No. 1116 Tahun 2003 dan Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi di DepKes dengan sepenuh hati.
• Mengisi unit-unit tersebut dengan tenaga fungsional epidemiolog dan ahli informasi kesehatan.
• Memperbaiki Sistem Surveilans-Respons dengan memperbaiki budaya penggunaan data dan informasi untuk pengambilan keputusan pada semua level administrasi di Pusat maupun di daerah dengan melibatkan lintas sektoral.
• Mengembangkan pembuatan Sistem Informatika Kesehatan yang mampu mengkonversi data menjadi informasi sehingga memudahkan analisis dan intrepetasi data.
• Memfasilitasi pembuatan media yang fleksible yang tidak mengharuskan tatap muka, seperti mailing list, buletin epidemiologi elektronik, dan sarana lain yang berasal dari Depkes maupun Institusi pendidikan.

Kebijakan Pemerintah Daerah:

• Membentuk Unit Pendukung surveilans.
• Mengalokasikan dana APBD untuk pengembangan sistem Surveilans-Respons.

PENUTUP

Isi Policy Brief ini dapat ditindak lanjuti dengan diskusi atau penelitian lebih lanjut dengan menghubungi para penyusun yang tertulis di bawah ini.

Penyusun :

dr. Rossi Sanusi MPA PhD
phone: 08128125085
email: rossi_sanusi@yahoo.com

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, Ph.D
phone:  0811253295
email: trisnantoro@yahoo.com

dr. Haripurnomo Kushadiwijaya, MPH, Dr.PH
phone: 0816688919
email: haripurnomo_kh@yahoo.com

Sutjipto, MSc, DAP&E
phone: 08122964829
email: sutjipto_29@yahoo.com

dr. Nandyan N. Wilastonegoro
phone: 081328843888
email: nandywilasto@gmail.com